Menurut Kementerian Pertanian, terdapat empat perusahaan yang bergerak di bidang industri burung walet dan mereka telah diberikan sanksi untuk menghentikan kegiatan ekspor mereka. Bambang, Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) dari Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa tindakan tersebut diambil karena keempat perusahaan tersebut melanggar berbagai syarat ekspor. Beberapa pelanggaran yang mereka lakukan antara lain terkait proses pemanasan, protokol ekspor, dan jumlah karyawan yang tidak memenuhi standar. Sehingga, tindakan sanksi harus dilakukan demi menjaga kualitas ekspor dan memastikan semua perusahaan mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
Pada saat ini, terdapat 33 perusahaan yang bergerak dalam bidang walet. Dari 33 perusahaan tersebut, terdapat 29 perusahaan yang telah sukses dalam kegiatan ekspor. Namun, setelah dilakukan evaluasi dadakan, terdapat perusahaan-perusahaan yang ternyata tidak menjalankan komitmen dalam mematuhi protokol ekspor secara konsisten. Selama proses audit, terdapat 4 perusahaan yang melakukan kesalahan yang cukup berat sehingga harus dilarang untuk melakukan aktivitas ekspor. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas dalam mematuhi protokol ekspor harus terus dilakukan agar bisa mempertahankan eksistensi perusahaan walet dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Hal ini disampaikan oleh Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen pada tanggal 24 Januari 2023.
Bambang menjelaskan bahwa dari keempat perusahaan yang dimaksud, salah satu di antaranya mengalami kesalahan terkait jumlah pekerja. Salah satu perusahaan seharusnya memiliki 1.000 orang, namun pada kenyataannya jumlah pekerja yang hadir kurang dari yang seharusnya. Hal ini merupakan situasi yang tidak diharapkan dan dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan yang tepat agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan tidak mengganggu kinerja perusahaan secara keseluruhan.
"Sebanyak empat perusahaan telah dibekukan dan kami akan memasang sistem CCTV pada alat pemanas yang dipergunakan untuk memanaskan semua produk. Kami akan memastikan bahwa semua produk telah dipanaskan dengan benar dan jumlah pekerja yang mencapai seribu orang harus bekerja dengan benar juga. Jika ada kekurangan dalam hal ini, maka kita dapat menganggap hal ini sebagai tindakan kelalaian dari perusahaan yang bersangkutan," demikian jelasnya.
Pembahasan mengenai ekspor burung walet memang sedang dalam suasana tegang. Sudin, selaku Ketua Komisi IV DPR RI, terus menginterogasi Bambang agar jujur mengenai berbagai data seperti produksi perusahaan, kuota ekspor yang tersedia, serta jumlah pekerja yang terlibat dalam produksi. Tidak ada yang luput dari pertanyaan Sudin, sehingga Bambang harus memberikan jawaban yang akurat dan terpercaya.
"Saya tidak menanyakan hal itu, pertanyaan saya lebih spesifik terkait dengan kuota produksi perusahaan A. Jadi, berapa persisnya kuota yang didapat oleh PT ACWI (PT Anugerah Citra Walet Indonesia) dan bagaimana jumlah produksi serta jumlah karyawan yang dimilikinya? Saya pernah memeriksa data tersebut sebelumnya. Jadi, tolong jawab pertanyaan saya dengan jelas," tanya Sudin tegas kepada Bambang.
Setelah itu, jawaban atas pertanyaan tersebut diberikan oleh Bambang. Melalui penjelasannya, ia menyatakan bahwa total ekspor dari PT ACWI hanya sebanyak 46,7 ton. Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh Sudin yang mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut baru saja melakukan ekspor pada bulan Januari tahun 2023, meskipun masih dalam kondisi disanksi. Oleh karena itu, pernyataan Bambang tidak dapat dianggap sebagai jawaban yang akurat mengenai jumlah ekspor yang dilakukan oleh PT ACWI.
Di awal pembicaraannya, si pembicara memohon dengan tulus agar semua pihak yang terlibat bersikap jujur. Pada bulan Januari, perusahaan PT ACWI diberi sanksi oleh Barantan. Namun, yang membingungkan adalah pada tanggal 12 Januari, perusahaan masih melakukan ekspor. Pada awal bulan, mereka diberi sanksi, tetapi hanya beberapa hari kemudian, mereka sudah kembali melakukan ekspor. Hal ini menimbulkan kecurigaan dan memantik pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Pembicara berharap semua pihak bisa saling menghargai dan terbuka, meskipun PT ACWI dipimpin oleh pemilik asing.
Sebelumnya, pada suatu pertemuan yang lalu, Bambang telah membicarakan mengenai empat perusahaan yang tidak diizinkan untuk melakukan ekspor. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT Anugerah Citra Walet Indonesia, PT Organik Hans Jaya, PT Tong Heng Investment Indonesia, dan PT Kembar Lestari. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan untuk menjaga kualitas dan keamanan industri ekspor, mengingat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
"Sejumlah empat perusahaan telah diberikan sanksi untuk tidak mengizinkan ekspor sementara waktu hingga mereka memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hasil audit," ujar ketua rapat kerja dengan Komisi IV DPR pada tanggal 16 Januari 2023 lalu.
Saat itu, Sudin melontarkan berbagai pertanyaan yang terkait dengan kuota ekspor bagi perusahaan burung walet kepada Bambang. Ia bahkan mengungkapkan masalah tersebut dengan sangat rinci sampai membuat pihak Otoritas Kepabeanan China yang dikenal sebagai General Administration Of Customs China (GACC) mengirim surat peringatan kepada Indonesia terkait pelanggaran dalam pengiriman ekspor.
"Saya bisa dipastikan bahwa GACC tidak setuju dalam waktu dekat karena terjadi kebohongan yang luar biasa. Bahkan GACC sudah membuat surat peringatan Tiongkok tentang pelanggaran protokol label/jasa titip. Hal yang saya ingin tanyakan adalah, konon perusahaan A Kom hanya memproduksi 2 ribu barang, tetapi mengapa mereka diberikan 20 ribu barang? Dari mana asal 18 ribu barang tersebut? Apakah dari langit?" Ungkap Sudin dengan tegas.