Muhammad Rudjito, pengacara Nurhadi, mengungkapkan bahwa uang senilai miliaran rupiah yang digunakan oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi, untuk merenovasi rumah dan apartemennya berasal dari hasil usaha terkait sarang burung walet. Rudjito juga menambahkan bahwa Nurhadi telah banyak meraih keuntungan dari bisnis tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Nurhadi memiliki kemampuan dalam mengembangkan usahanya yang telah memberinya keuntungan finansial yang besar.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat pada Jumat (18/12/2020), Rudjito menyatakan bahwa KPK sedang melakukan pencarian terhadap kemungkinan adanya tindak pidana lain yang terkait dengan perkara ini. Hal ini dilakukan karena ada predicate crime yang kemudian akan dihubungkan dengan perkara yang sedang ditangani. Rudjito menegaskan bahwa jika tuduhan KPK tersebut benar, bahwa uang yang digunakan tidak bener, maka silakan membuktikannya. Oleh karena itu, KPK sedang melakukan investigasi untuk mencari tahu apakah ada unsur pidana lain yang terlibat dalam kasus ini.
Menurut Rudjito, usaha Nurhadi masih berlangsung dan ia yakin dapat membuktikan hal ini pada saat terdakwa diperiksa nanti. Rudjito menunjukkan keyakinannya dalam membantu menemukan kebenaran dalam persidangan yang akan datang.
Menurut seseorang yang tak disebutkan namanya, ia mengatakan bahwa bukti yang cukup meyakinkan telah ditemukan yang menunjukkan bahwa Pak Nurhadi memiliki bisnis yang berkaitan dengan burung walet yang masih beroperasi hingga saat ini. Ia juga menyebutkan bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa nanti, Pak Nurhadi akan membuktikan hal tersebut secara langsung.
Dalam pandangan Rudjito, Nurhadi memiliki sekitar dua belas sarang walet yang menakjubkan. Sungguh suatu prestasi yang luar biasa bagi Nurhadi yang telah mencatat usahanya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Terlihat dengan jelas bahwa lebih dari delapan hal, semuanya dicatat dalam LHKPN. Menurutnya, terdapat 12 item yang wajib dilaporkan dalam LHKPN."
Sikap Jaksa KPK Takdir Suhan terhadap pernyataan Rudjito tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena menurutnya, hingga saat ini, KPK belum menerima keterangan dari saksi yang memberikan informasi yang jelas mengenai asal-usul uang yang digunakan oleh Nurhadi untuk membayar renovasi rumahnya. Walaupun begitu, KPK tetap akan melanjutkan penyelidikan terhadap kasus ini untuk mencari tahu kebenaran yang sebenarnya.
Meskipun belum ada fakta yang muncul di persidangan, kami tetap yakin bahwa sumber asal pembelian aset-aset tersebut belum jelas. Kami akan terus membuktikan bahwa klaim sepihak mengenai sumber asal tersebut hanya sebatas klaim yang belum bisa dibuktikan kebenarannya di depan persidangan. Ucapan ini disampaikan oleh Takdir dengan keyakinan yang kuat.
Takdir menjelaskan dengan rinci dan mendalam mengenai alasan mengapa jaksa KPK merinci biaya renovasi rumah dan apartemen yang dilakukan oleh Nurhadi, bahkan meskipun terdapat kekurangan dalam isian dakwaannya. Menurut Takdir, hal ini merupakan salah satu bentuk bukti yang kuat dan perlu untuk diperkuat lagi oleh jaksa dalam mempengaruhi keputusan hakim dalam persidangan tersebut.
Sebagaimana yang telah kami ungkapkan dalam fakta sidang, dakwaan yang kami susun bersifat global dengan tujuan untuk merangkum semua fakta hukum yang relevan. Meskipun demikian, kami tetap mempertimbangkan keterkaitan antara setiap saksi dan alat bukti lain dalam membuktikan dakwaan kami. Tegasnya, dakwaan kami tidak dapat dipisahkan dari semua elemen yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini diungkapkan oleh Takdir, salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Pada sidang yang berlangsung, Nurhadi dan Rezky dituduh menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 83 miliar terkait proses pengurusan perkara di berbagai tingkat pengadilan mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Tindakan pidana yang mereka lakukan terjadi dalam rentang waktu antara tahun 2012 hingga 2016. Oleh karena itu, keduanya harus dihadapi tuduhan atas penerimaan suap dan gratifikasi selama kurun waktu tersebut.
Sebagai Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT), Hiendra Soenjoto memberikan uang suap kepada Nurhadi dan Rezky agar mereka membantu dalam mengurus perkaranya. Namun, tindakan tersebut telah dianggap melanggar kewajiban Nurhadi selaku Sekretaris MA oleh jaksa.
Dalam rangkaian surat dakwaan, jaksa telah menginformasikan bahwasanya uang suap yang didapatkan oleh Nurhadi dan Rezky Herbiyono dibiayai untuk membeli beberapa aset, termasuk namun tidak terbatas pada lahan sawit, kendaraan, tas bermerek, serta untuk renovasi rumah di daerah Senayan, Jakarta Selatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa uang suap yang diterima kedua pihak ini telah digunakan dengan cara yang tidak sah untuk memperkaya diri sendiri.